PPh Badan

Pajak Penghasilan (tdk bersifat final) yang dipotong/ dipungut pihak ketiga yang merupakan pembayaran pajak dimuka adalah dapat dikreditkan oleh suatu badan usaha berdasarkan bukti pemotongan pajak, yaitu untuk jenis penghasilan dibawah ini, kecuali :

PPh Pasal 22
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24

Pernyataan berikut yang benar terkait PPh Final Peredaran Bruto Tertentu 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, adalah….

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dapat menggunakan PPh Final Peredaran Bruto Tertentu 0,5%
Badan Usaha Milik Desa dengan Peredaran Bruto <4,8M dapat menggunakan PPh Final Peredaran Bruto Tertentu 0,5%
Penghasilan jasa konstruksi dapat menggunakan PPh Final Peredaran Bruto Tertentu 0,5%
Wajib Pajak Badan berbentuk JO dapat menggunakan PPh Final Peredaran Bruto Tertentu 0,5%

Perbedaan mendasar perlakuan PPh antara wajib pajak badan dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) terletak pada, kecuali :

Setelah ber-NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, BUT berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda dengan Wajib Pajak Dalam Negeri.
Sumber penghasilan BUT yang dikenakan PPh adalah penghasilan dari Indonesia saja karena BUT termasuk Wajib Pajak Luar Negeri.
Adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT dan biaya yang boleh dikurangkan bagi BUT yang diatur dalam Pasal 5 UU PPh.
Adanya kewajiban khusus pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurang pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPh.

Berikut ini merupakan mitra vokasi yang dapat dilakukan kerja sama dalam rangka fasilitas super tax deduction vokasi, kecuali ....

SMA Negeri
BLK Provinsi
SMK Negeri
SMK Swasta

Dalam tahun 2025 PT. Nusahati Indonesia Indah (NII) memiliki peredaran usaha Rp. 8.500.000.000,- dan Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 1.800.000.000,- berapakah PPh terutang tahun 2023 yang harus dibayar perusahaan tersebut?

Rp. 361.694.118,-
Rp. 450.000.000,-
Rp. 322.941.176,-
Rp. 252.000.000,-

Akuntansi membedakan penghasilan dari usaha pokok dan penghasilan dari luar usaha, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) membedakan :

Penghasilan yang bukan objek pajak, yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan PPh Final, yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tarif umum atau tidak final
a, b, dan c benar

Terkait soal atas PT. Nusa Property Indo, berapakah PPh yang harus dibayar sendiri?

Rp. 4.463.429.880,-
Rp. 3.043.205.250,-
Rp. 4.643.249.880,-
Rp. 3.985.205.250,-

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak dapat membebankan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat diantarnya :

Belum dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial
Belum diserahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan lelang Negara
Telah menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak secara langsung.
Tidak ada yang benar

PT ABC membeli mobil dengan nilai perolehan Rp120.000.000 dan memiliki masa manfaat 4 tahun. Jika pembelian dilakukan pada bulan Juli 2022 dan PT ABC menggunakan metode garis lurus, maka beban penyusutan fiskal atas mobil tersebut untuk tahun 2022 adalah ….

Rp15.000.000
belum disusutkan
Rp17.500.000
Rp30.000.000

Berikut adalah harta berwujud yang dapat menggunakan metode saldo menurun dalam penyusutannya, kecuali ….

Mesin percetakan
Komputer
Mobil taksi
Gedung pabrik

Berapa lama suatu kerugian yang diderita Wajib Pajak dapat dikompensasikan secara vertikal?

lima tahun
lima bulan
satu bulan
satu tahun

Fasilitas pengurangan penghasilan neto (Tax Allowance) di KEK diberikan sebesar...

30% dari jumlah penanaman modal
50% dari jumlah penanaman modal
100% dari pengeluaran operasional
5% dari laba kotor

PT MEF menyerahkan mesin pabrik untuk penyertaan modal pada PT JKB. Harga pengalihan mesin tersebut bagi PT MEF adalah …

Nilai buku
Nilai pasar
Nilai penggantian
Nilai realisasi bersih

Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya. Hal ini disebut juga dengan….

kompensasi longitudinal
kompensasi horizontal
kompensasi vertikal
kompensasi diagonal

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada industri pionir dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah), memperoleh fasilitas tax holiday sebesar .... selama ....

100% selama 5 tahun
50% selama 20 tahun
100% selama 8 tahun
100% selama 7 tahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 otomatis menggugurkan ketentuan dalam KEP-220/PJ/2002, maka sekarang kendaraan termasuk sedan yang dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya (dibawa pulang oleh pegawai yang bersangkutan) menjadi, kecuali:

Seluruh biaya pemeliharaan kendaraan tersebut dapat dibiayakan
Seluruh biaya penyusutan kendaraan tersebut dapat disusutkan
Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut hanya boleh dibiayakan 50%
Atas biaya yang dikeluarkan termasuk pemeliharaan dan penyusutan serta terkait biaya operasional kendaraan menjadi objek PPh Pasal 21.

Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU 7 tahun 2021 dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jika jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023, untuk kepentingan penyusutan digunakan :

Masa mangaat dalam kelompok 1
Masa mangaat dalam kelompok 2
Masa mangaat dalam kelompok 3
Masa mangaat dalam kelompok 4

Pada tahun 2025 PT. Nusacyber membagikan dividen sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. Nusahati (pemegang saham 80% PT. Nusacyber) dari laba setelah pajak penghasilan. Perlakuan PPh atas pembagian dividen tersebut :

Bagi PT. Nusahati merupakan objek PPh
PT. Nusacyber tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Dividen.
Secara fiskal, PT. Nusacyber dapat membiayakan dividen yang dibagikan tersebut
Dividen yang diterima PT. Nusahati menjadi objek pajak apabila pembagian dividen dilakukan tidak berdasarkan RUPS.

Aturan teknis lama mengenai biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan (KEP-220/PJ./2002) resmi dicabut oleh PER-8/PJ/2025. Hal ini mengindikasikan bahwa...

Biaya telepon seluler tidak boleh lagi dibebankan
Pengaturan biaya tersebut kini diintegrasikan dan disesuaikan dengan mekanisme Natura/Kenikmatan di era Coretax
Telepon seluler dianggap sebagai pembagian laba
Wajib Pajak harus membeli telepon baru

Penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah definisi dari penghasilan teratur, Dibawah ini adalah merupakan contoh penghasilan tidak teratur, kecuali :

Selisih kurs dari utang piutang
Keuntungan pengalihan harta (Bkn Keg. Pokok)
Penghasilan yg insidentil
Sewa Mobil dari usaha rental

PT NB melakukan kegiatan Litbang tertentu di Indonesia. Atas kegiatan Litbang tersebut telah dilakukan komersialisasi dan mendapatkan paten di dalam negeri. PT NB memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan Litbang tersebut sebesar ....

75%
125%
150%
175%

Terdapat Beda Tetap (Permanent Difference) dalam akuntansi Komersial dan Perpajakan, beberapa diantara yang merupakan beda tetap adalah, kecuali :

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal.
Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan.
Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU 17/2000).

PT M menjual truk kepada PT J dengan harga Rp60.000.000. Nilai buku truk tersebut adalah Rp30.000.000 dan nilai pasarnya adalah Rp70.000.000. Jika antara PT M dan PT J terdapat hubungan istimewa, harga jual truk tersebut secara fiskal adalah ….

Rp30.000.000
Rp40.000.000
Rp60.000.000
Rp70.000.000

Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan berikut melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, kecuali....

PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 25
PPh Pasal 23

PT HTN memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, dengan biaya sebesar Rp500.000.000. Pada tahun 2022 jumlah produksi mencapai 4.000.000 ton. Metode amortisasi yang digunakan oleh PT HTN adalah metode satuan produksi. Beban amortisasi pada tahun 2022 adalah ….

Rp400.000.000
Rp200.000.000
Rp125.000.000
Rp100.000.000

Tantiem adalah merupakan bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi atau Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak (SE-16/PJ.44/1992 pasal 3) hal ini telah ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1b UU PPh. Maka pengertian yang benar dibawah ini adalah :

Bagi Perusahaan Non Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income
Bagi Perusahaan Non Deductable Expence, bagi Karyawan Taxable Income
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Taxable Income
Tidak ada jawaban yang benar

Metode amortisasi yang boleh digunakan untuk tujuan fiskal adalah sebagai berikut, kecuali ….

Metode satuan produksi
Metode jumlah angka tahun
Metode saldo menurun
Metode garis lurus

Berikut merupakan contoh koreksi fiskal positif, kecuali:…

biaya PPh Pasal 23
biaya perawatan mobil dinas komisaris sebagai bagian dari imbalan kerja
biaya terkait kepentingan pribadi pemegang saham
biaya sanksi bunga keterlambatan bayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan

Informasi data perpajakan dari PT. Nusa Property Indo untuk tahun 2022 (Omset di atas Rp. 50 M), adalah sebagai berikut : 1. Penghasilan Neto Komersial Rp. 15.665.650.000,- 2. Penyesuaian Fiskal Negatif Rp. 50.937.000,- 3. Penyesuaian Fiskal Positif Rp. 1.946.108.000,- 4. Penghasilan yang dikenakan PPh Final Rp. 1.620.000.000,- 5. Kredit PPh Pasal 22, 23 Rp. 942.000.000,- Berapakah Penghasilan Neto fiskal?

Rp. 15.940.821.000,-
Rp. 16.042.695.000,-
Rp. 17.560.821.000,-
Tidak ada yang benar

Pada tanggal 22 Maret 2023, dibeli saham PT. Nusahati Tbk, di Bursa Efek Indonesia seharga Rp. 1.000.000.000,-. Pada akhir tahun 2023, harga pasar di Bursa Efek Indonesia atas saham tersebut sebesar Rp. 900.000.000,-

Kerugian penurunan penilaian nilai saham sebesar Rp. 100.000.000,- pada akhir tahun 2023 dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
Kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- pada akhir tahun 2023, dapat diakui secara fiskal.
Pada akhir tahun 2023, kerugian penurunan nilai saham tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
a, b, dan c tidak ada yang benar.

Terkait soal atas PT. Nusa Property Indo, berapakah PPh yang kurang bayar (PPh 29)? (catatan : Terdapat PPh Pasal 25 sebesar Rp. 3.600.000.000,-.)

Rp. 863.429.880,-
Rp. 556.794.750,-
Rp. 1.403.429.880,-
Tidak ada yang benar

Berdasarkan PER-8/PJ/2025, Wajib Pajak dapat memulai penyusutan harta berwujud pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Prosedur yang harus dipenuhi adalah...

Cukup mencatat di Laporan Keuangan internal
Menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak pada saat pendaftaran harta di sistem Coretax
Meminta izin tertulis kepada Menteri Keuangan
Menunggu pemeriksaan pajak selesai

Metode penentuan harga pokok persediaan yang dilakukan dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama adalah ….

LIFO
Metode rata-rata bergerak
FIFO
Metode rata-rata tertimbang

PT NTC melakukan penanaman modal pada bidang usaha prioritas tertentu dan di daerah tertentu, dengan nilai penanaman modal berupa aktiva tetap sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah). Berapakah nilai pengurangan penghasilan neto yang dapat dimanfaatkan PT NTC?

Rp50.000.000.000,- per tahun selama 6 tahun sejak tahun saat mulai berproduksi komersial
Rp20.000.000.000,- per tahun selama 5 tahun sejak tahun saat mulai berproduksi komersial
Rp30.000.000.000,- per tahun selama 6 tahun sejak tahun saat mulai berproduksi komersial
Rp180.000.000.000,- untuk 5 tahun, Rp36.000.000.000,- per tahun sejak tahun saat mulai berproduksi komersial

PT NTC pada tahun pajak 2025 memiliki Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp 150 juta. PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain masing-masing sebesar Rp 10 juta dan Rp 20 juta. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2026 adalah....

Rp10.000.000,00
Rp12.500000,00
Rp833.333,00
Rp1.666.667,00

PT UMP mulai membangun sebuah gudang pada bulan Januari 2022. Pada awal bulan Juli 2023 gudang selesai dibangun dengan total biaya Rp9.000.000.000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, masa manfaat adalah 30 tahun. Biaya penyusutan atas gudang tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar….

Rp90.000.000
Rp333.333.333
Rp300.000.000
Rp150.000.000

Pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M), adalah seperti di atur pada :

Pasal 4 UU PPh
Pasal 17 UU PPh
Pasal 9 UU PPh
Pasal 6 UU PPh

Badan Usaha Pengelola KEK membangun jalan tol di dalam kawasan senilai Rp 3 Triliun. Sesuai PMK 40 Tahun 2021, berhak Tax Holiday 100% maksimal selama...

10 tahun
15 tahun
20 tahun
25 tahun

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah, Kecuali :

Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan atau Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
Semua penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan mengharuskannya.
Pemberian natura atau kenikmatan kepada anggota keluarga yang tidak tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dan pegawai.