Pemeriksaan Pajak

Istilah untuk petugas pemeriksa pajak atau aparat pajak secara umum adalah...

Auditor
Fiskus/Fungsional Pemeriksa Pajak
Komentator
Konsultan Pajak

Walaupun sistem pemungutan perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System, ada satu fase pengawasan yaitu Pemeriksaan Pajak, adapun tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah

Meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka pembiayaan negara
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Memperbaiki administrasi pembukuan wajib pajak agar sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tujuan tertentu.'
Mengurangi beban wajib pajak dalam perbaikan administrasi internal perusahaan.

Mana di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan pemeriksa pajak dalam pemeriksaan lapangan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ….

Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
Melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat penyimpanan dokumen

Sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dikenal dengan nama :

Official Assessment
Political Assessment
Self Assessment
Operatioanl Assessment

Pemeriksaan Pajak menurut kriterianya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe yaitu Kecuali...

Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan Terfokus
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Spesifik

Pernyataan berikut benar mengenai Pemeriksaan Terfokus menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, kecuali....

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
Jangka Waktu Pengujian paling lama 3 (tiga) bulan untuk Pemeriksaan Terfokus
jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
Jangka Waktu Pengujian paling lama 5 (lima) bulan untuk Pemeriksaan Terfokus

Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang berlaku. Standar Pemeriksaan meliputi ….

standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan kode etik pemeriksaan,
standar persiapan pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan,
standar persiapan pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan kode etik pemeriksaan,
standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data/dokumen/keterangan, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data/dokumen/keterangan kepada WP dan diterima pada tanggal 24 Februari 2025. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut paling lama...

Tanggal 5 Maret 2025
Tanggal 3 Maret 2025
Tanggal 23 Maret 2025
Tidak ada batasan jangka waktu

Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal pajak menjadi penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah...

Direktur Jenderal Pajak
Menteri Keuangan
Menteri Kehakiman
Kepolisian Republik Indonesia

Apabila dalam pemeriksaan lengkap ada indikasi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan maka perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan yang diperbolehkan adalah...

Paling lama 6 (enam) bulan;
Paling lama 12 (dua belas) bulan
Paling lama 4 (empat) bulan
Paling lama 5 (lima) bulan

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Lengkap adalah…..

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP tertentu yang terpilih atau masuk ke dalam criteria-kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.

Di bawah ini adalah tujuan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, kecuali :

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Keberatan
Wajib Pajak terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak
Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

Wajib Pajak wajib menyerahkan buku,catatan dan dokumen yang dipinjam pemeriksa pajak sebagai berikut...

Paling lama 1 (satu) bulan setelah surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen diterima oleh Wajib Pajak
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen diterima oleh Wajib Pajak
Maksimal 2 (dua) minggu sejak surat permintaan peminjaman disampaikan
Maksimal 3 (tiga) minggu sejak surat permintaan peminjaman disampaikan

Produk hukum hasil pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan adalah...

Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pemeriksaan
Surat Penetapan Pajak
Surat Hasil Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu pengujian Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak apabila tidak ada perpanjangan atas pemeriksaan Spesifik adalah paling lama.....

5 (lima) bulan
3 (tiga) bulan
12 (dua belas) bulan
1 (satu) bulan

Di bawah ini adalah yang termasuk kewajiban yang dilakukan oleh pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan pajak, Kecuali :

melakukan Pembahasan Temuan Sementara
memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya
Menyampaikan aturan-aturan perpajakan yang berlaku serta memberikan sosialisasi atas aturan-aturan perpajakan tersebut.
menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam SPH kepada Wajib Pajak

Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan...

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan peraturan perpajakan
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan dan dokumen yang palsu untuk pengisian SPT PPh Badan tahun 2024 dengan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pada saat dilakukan pemeriksaan dimaksud, Wajib Pajak tersebut mengakui kesalahannya dan berupaya agar tidak dilanjutkan ke penyidikan. Mana pernyataan dibawah ini yang benar...

WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp, 4.000.000.000,-
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Pemeriksaan bukti permulaan tersebut tetap akan dilanjutkan ke penyidikan meskipun WP tersebut dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Berikut adalah benar terkait Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP), kecuali :

Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak atau Wakil mengenai dilakukannya Pemeriksaan dengan menyampaikan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan (UPP)
SPP dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sama dengan Surat Perintah pemeriksaan
Tanggal penyampaian SPP merupakan tanggal dimulainya pemeriksaan

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh...

Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.
Penyidik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.
Polisi dan Jaksa atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bukti permulaan.

Berikut adalah benar terkait Pemeriksaan Ulang Kecuali :

Pemeriksaan Ulang sesuai dengan hasil penggalian Potensi oleh Account Representative
Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama
Pemeriksaan ulang dilakukan dalam hal terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap, dan mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Pemeriksaan ulang dilakukan dalam hal terdapat keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tentang kewenangan ini diatur dalam UU HPP (KUP) Nomor 7 Tahun 2021 dalam pasal berapa:

Pasal 1 ayat (25)
Pasal 29 ayat (1)
Pasal 28
Pasal 31