KUP I

Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan SPT PPh tahun 2009 maka atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB tersebut...

Wajib dilunasi seluruh utang pajak dalam SKPKB tersebut sebagai syarat pengajuan keberatan
Wajib dilunasi hanya sebesar yang disetujui saja sebagai syarat pengajuan keberatan
Tidak wajib dilunasi seluruh utang pajaknya termasuk atas jumlah yang disetujuinya
Kewajiban pelunasan SKPKB tidak ada hubungannya dengan pengajuan keberatan

Bagi setiap Wajib Pajak, permohonan keberatan adalah

Hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pemberitahuan hasil pemeriksaan.
Hak yang dapat digunakan apabila terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan
Hak yang dapat digunakan apabila surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan
Hak yang dapat digunakan apabila tidak setuju dengan jumlah pokok pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan

Membetulkan SPT yang menyatakan lebih bayar dapat dilakukan

Paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan meskipun sedang dilakukan pemeriksaan
Sebelum dilakukan pemeriksaan
Sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
Paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan atau sebelum dilakukan pemeriksaan

Dibawah ini adalah beberapa alasan dan kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali ...

Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
Sarana dalam adminsitrasi perpajakan
Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar

Tuan Reyhan bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang sosial dan kemanusiaan. Akte pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 2 Januari 2025 dengan nama Yayasan Solidaritas Nusahati. Yayasan tersebut baru benar-benar beroperasi secara aktif pada 14 Februari 2025. Kapan paling lambat Tuan Reyhan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi Yayasan tersebut?

Paling lama akhir bulan berikutnya, yakni 28 Februari 2025
Paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha benar-benar dijalankan yakni 14 Maret 2025
Paling lama 1 (satu) bulan setelah saat pendirian, yakni 2 Februari 2025
Tidak wajib mendaftarkan diri

Guna simplifikasi penyampaian SPT Masa (seperti PPN dan PPh Unifikasi) di dalam Coretax, batas waktu penyampaian pelaporannya diseragamkan menjadi...

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lambat hari terakhir bulan berikutnya

Dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sisitem Inti Administrasi Perpajakan, kecuali

Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha
Wajib Pajak Badan memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah pensiun dari pekerjaan, dan penghasilan semata-mata hanya dari pensiunan saja.
Wajib Pajak bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan maka kewajiban perpajakannya dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sejak tahun 2004, dan diterbitkan NPWP secara jabatan tahun 2014, tahun berapakah ia harus mulai melaksanakan kewajiban perpajakannya?

2004
2014
2009
2015

Prinsip yang menerapkan penggunaan metode pembukuan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi adalah prinsip ….

akuntansi
taat asas
pembukuan
pencatatan

Berikut ini berkaitan dengan perpanjangan waktu penyampaian SPT, kecuali :

Pemberitahuan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir
Perpanjangan penyampaian SPT dapat diperpanjang 6 bulan
Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara
Melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang

Dibawah ini adalah beberapa syarat untuk dapat memenuhi kriteria wajib pajak patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) yaitu, kecuali

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak

Pembukuan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, kecuali ….

Benar, jelas, lengkap
Iktikad baik
Diselenggarakan di Indonesia
Taat asas

Produk hukum di bawah ini merupakan produk hukum dari penelitian...

SKPPKP dan STP
SKPKN dan STP
SKPKN dan SKPPKP
SKPKN, SKPPKP, dan STP

Berapa kurun waktu penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan?

15 tahun
5 tahun
10 tahun
3 tahun

Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah adalah hak bagi Wajib Pajak dalam rangka....

Penanaman Modal Asing (PMA) dengan cara mengajukan surat permohonan
BUT dengan cara memberitahukan
Dalam rangka kontrak karya dengan cara memberitahukan
Kontrak investasi kolektif dengan cara memberitahukan

Pembayaran atau penyetoran pajak untuk Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa….

bunga
pinalti
kenaikan
denda

Surat Pemberitahuan tetap dianggap disampaikan apabila...

Disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan
Disampaikan setelah diterbitkan surat ketetapan pajak
Disampaikan tanpa dilampiri laporan keuangan
Disampaikan melalui pos tercatat

Mana pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya:

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan UU PPh wajib mendaftarkan diri.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan UU PPN 1984 wajib mendaftarkan diri.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan UU PPN 1984 wajib melaporkan usahanya.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan UU PPh wajib melaporkan usahanya.

WP yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, Adapun mata uang yang diizinkan adalah...

Semua mata uang asing
Mata uang Dollar Amerika Serikat
Mata uang asing tertentu
Mata uang Jepang

Pengajuan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Pembatalan SKP yang tidak benar, Pembatalan STP dan Pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak diatur dalam Undang-undang perpajakan berikut..

UU No.28 KUP Tahun 2007 Pasal 25
UU N0.36 KUP Tahun 2008 Pasal 36
UU No.28 KUP Tahun 2007 Pasal 36
UU No.36 KUP Tahun 2008 Pasal 25

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak untuk SPT Tahunan bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada….

hari yang sama
hari lain yang ditentukan KPP
hari kerja berikutnya
hari lain yang ditentukan Dirjen Pajak

Saat ini bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar dalam suatu Masa Pajak ....

Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir
Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir
Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan
Harus disetor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir sebelum SPT disampaikan.

Wajib Pajak yang karena luasnya pembukuan sehingga tidak dapat menyusun laporan keuangan secara lebih cepat maka untuk kepentingan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan ....

Permohonan, untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga
Permohonan, untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda
Pemberitahuan, untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga
Pemberitahuan, untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda

Berikut ini adalah beberapa fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) atas Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP, kecuali...

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Menghindari sanksi-sanksi perpajakan
Melaporkan penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak

Sejak tahun 2009, Wajib Pajak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah ....

Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00
Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,00
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

Batas waktu penyampaian SPT menurut UU KUP, kecuali

SPT Masa, 20 hari setelah akhir masa pajak
SPT Tahunan PPh OP, 3 bulan setelah akhir tahun pajak
SPT Tahunan PPh Badan, 4 bulan setelah akhir tahun pajak
SPT PPh Pasal 21, 3 bulan setelah akhir tahun pajak

SKPKB PPh WP Badan Tahun 2015 diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp 125.000.000. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak tidak setuju seluruhnya dan mengajukan keberatan pada tanggal 5 Desember 2016. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP, sehingga pada tanggal 14 Maret 2017 diterbitkan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan diterima pada tanggal 20 Maret 2017) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar Rp 80.000.000. Apabila WP tidak mengajukan Banding, maka jatuh tempo pelunasan atas Utang Pajak tersebut adalah:

Tanggal 11 November 2016
Tanggal 4 Januari 2017
Tanggal 13 April 2017
Tanggal 21 April 2017

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi …, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.

Piutang
Utang
Kas
Harta

Terhadap permohonan penghapusan NPWP yang diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu...

3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
6 (enam) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap
1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dengan lengkap

Dibawah ini adalah sanksi administrasi yang berupa denda Sebesar 2% yang sekarang menjadi 1% (Pasal 14 (4) UU KUP s.t.d.t.d Pasal 113 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kecuali ...

Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP
Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak
Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak
Pengusaha yang melaporkan SPT Masa namun melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP Wajib Pajak badan dan orang pribadi dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan…

tidak mempunyai utang pajak
tidak menghapus NPWP cabang
akan diproses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan
sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

Apakah perbedaan pengusaha dan pengusaha kena pajak?

Pengusaha dan pengusaha kena pajak sama saja, hanya jika pengusaha untuk orang pribadi, sedangkan pengusaha kena pajak untuk badan usaha;
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenai PPN;
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang;
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang memproduksi barang;

Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat istilah pengusaha, berikut ini merupakan pengertian pengusaha, kecuali:

Orang pribadi yang pekerjaannya menghasilkan barang,
Orang Pribadi yang dalam kegaiatan usahanya melakukan usaha jasa
Badan dalam bentuk apapun yang pekerjaannya mengimpor barang
Orang pribadi yang menginvestasikan uangnya di deposito bank.

Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembukuan adalah ….

Bendahara Pemerintah
WP OP di bawah 4,8M
Wajib Pajak Badan
WP OP pegawai swasta

Dibawah ini adalah alasan Wajib Pajak mengajukan penghapusan NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan kecuali ...

Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
Wajib pajak Orang Pribadi pensiun dan untuk sementara tidak melakukan kegiatan usaha
dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif

Manakah jawaban yang benar yang merupakan pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT)?

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat yang oleh petugas pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan adanya kesalahan penghitungan atas Pajak penghasilan.
Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan proses perpajakan yang menyimpang dari yang seharusnya

Yang bukan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dengan status cabang adalah kewajiban perpajakan untuk jenis pajak...

PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPN
PPh Pasal 25

Sanksi administrasi yang dikenakan apabila WP tidak/terlambat menyampaikan SPT yaitu sanksi...

Pasal 7 ayat (1)
Pasal 8 ayat (2)
Pasal 8 ayat (3)
Pasal 8 ayat (5)

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran untuk PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa adalah….

tanggal 30 April 2026
tanggal 31 Maret 2026
tanggal 15 April 2026
tanggal 15 Februari 2026

Bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya memiliki NPWP Cabang (15 digit), saat beralih ke ekosistem Coretax, NPWP Cabang tersebut akan secara otomatis dikonversi oleh sistem menjadi...

NPWP Pusat
NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) berjumlah 22 digit
NIB Cabang
NPWP 16 Digit

Apabila Wajib Pajak melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dan ternyata setelah menyampaikan SPT Tahunan yang sebenarnya terdapat kekurangan pembayaran pajak maka terhadap Wajib Pajak tersebut...

Dikenakan sanksi administrasi berupa denda
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
Dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga
Tidak dikenakan sanksi administrasi

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah...

Untuk mengajukan kredit di Bank
Surat Wajib Pajak untuk memberitahukan informasi perpajakan
Untuk melaporkan penghitungan pajak
Bukti bahwa pembayaran pajak telah lunas

Dibawah ini adalah Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU KUP, kecuali:

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
WP Badan yang tidak memiliki kegiatan lagi
WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas