Bea Meterai, PBB, dan BPHTB

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Meterai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Meterai tersebut sebagai Meterai Asli, tidak dipalsu atau sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama... tahun

6 (enam)
4 (empat)
5 (lima)
7 (tujuh)

Pejabat yang berwenang yang membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar dapat dikenakan sanksi :

pidana paling lama 7 tahun
administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tidak dapat dikenakan sanksi
denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang terutang

Saat terutangnya Bea Meterai ditentukan oleh keadaan sebagai berikut:

Dokumen yang dibuat oleh satu pihak
Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak
Dokumen yang dibuat di LN
Salah Semua

Berikut ini dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata yang tidak termasuk objek yang dikenakan Bea Meterai adalah:

Akta notaris atau PPAT beserta groose, salinan, dan kutipannya.
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5 Juta.
Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pernyataan yang salah terkait metode pendekatan penilaian objek properti adalah:

Pendekatan data pasar menghitung NJOP dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
Pendekatan biaya terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan .
Pendekatan biaya terutama digunakan untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.
Pendekatan pendapatan digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut.

Menurut Rochmat Sumitro terdapat beberapa asas atau gagasan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan Bea Meterai. Berikut ini adalah beberapa asas Bea Meterai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, kecuali

Asas Kesederhanaan dan Asas Efisiensi
Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum
Asas Timbal Balik
Asas Kemanfaatan

Pembayaran Bea Meterai di muka untuk pelunasan Bea Meterai menggunakan sistem komputerisasi dilakukan menggunakan SSP dengan...

Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 100
Kode Akun Pajak 411612 dan Kode Jenis Setoran 100
Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 500
Kode Akun Pajak 411612 dan Kode Jenis Setoran 500

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang disebut dalam pasal 3 UU Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah DIGANTI dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang berguna untuk :

Legalisasi dokumen
Alat pembuktian
Surat-surat penting
Bukan Objek

Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK,03/2011 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan (P3) disebutkan NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), apa maksudnya?

Tidak boleh lebih dari Rp. 24.000.000,-
Hanya Rp. 24.000.000,-
Maksimal Rp. 24.000.000,-
Jawaban a dan c benar

Yang bukan merupakan objek Bea Meterai adalah, kecuali...

Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang
Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya.
surat cinta yang digunakan sebagai bukti pengadilan.
Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Sri Rahayu dan Euis Nurwendah melakukan transaksi jual beli. Atas penyerahan uang jual beli mobil tersebut, mereka tidak membuat bukti penerimaan berupa kuitansi. Atas hal tersebut, kedua pihak dapat dikenakan sanksi berupa ...

denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang terutang
administrasi sesuai aturan yang berlaku
pidana paling lama 7 tahun
tidak dapat dikenakan sanksi apapun

Berapakah batasan setoran apabila perusahaan menggunakan ijin pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Mesin Teraan :

Minimal Rp. 25.000.000,-
Minimal Rp. 15.000.000,-
Maksimal Rp. 15.000.000,-
Maksimal Rp. 25.000.000,-

Kuitansi untuk semua jenis pajak, dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan serta tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi adalah merupakan suatu dokumen yang :

Dikenakan Meterai Rp. 10.000,-
Terutang Bea Meterai
Bukan Objek Bea Meterai
Objek Bea Meterai

Perhitungan nilai bumi areal produktif untuk objek PBB Sektor Perhutanan berupa hutan alam yang benar adalah:

hasil pembagian antara nilai bumi Areal Produktif dengan luas Areal Produktif
pendapatan kotor setahun dikurangi Biaya Produksi setahun, sebelum tahun pajak
hasil perkalian pendapatan bersih setahun dengan Angka Kapitalisasi
jumlah produksi hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu setahun

Pernyataan yang salah tentang penghitungan NJOP bangunan untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Kabel Listrik, dan Ruas Jalan Tol adalah :

Nilai bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara jumlah luas bangunan dengan jumlah nilai bangunan
NJOP bangunan per meter persegi yaitu merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nilai bangunan merupakan biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan
Biaya pembangunan baru merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan pada saat penilaian

Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan bunyi pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tersebut dapat disimpulkan Bea Meterai termasuk...

Pajak Objektif
Pajak subjektif
pajak langsung
pajak tidak langsung

PT. EIE adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pegadaian. Dalam melakukan usahanya PT. EIE menerbitkan surat gadai. Atas surat gadai tersebut...

dikenakan Bea Meterai Rp. 9.000
Non Objek Bea Meterai
Dikenakan Bea Meterai Rp. 10.000
Objek yang tidak dikenakan Bea Meterai

Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan Meterai atau Surat Setoran Pajak (SSP). Meterai terdiri atas Meterai Tempel, Meterai Elektronik atau Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dibawah ini adalah Meterai dalam bentuk lain yang dibuat menggunakan, kecuali :

Mesin Teraan Meterai Digital
Sistem Komputerisasi
Menggunakan sistem e-commerce
Teknologi Percetakan

Berapakah batasan dokumen apabila perusahaan ingin menggunakan ijin pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan sistem komputerisasi :

Minimal 50 dokumen per Minggu
Minimal 100 dokumen per Bulan
Minimal 100 dokumen per hari
Minimal 50 dokumen per hari

Manakah dibawah ini pernyataan yang tepat terkait Bea baik dalam Bea Meterai ataupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibawah ini : :

Istilah Bea dan bukan Pajak adalah karena pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang
Pembeli Bea Meterai sudah membayar pajak walaupun belum terjadi saat terutang pajak.
Pembeli tanah bersertifikat sudah diharuskan membayar BPHTB sebelum akta dibuat dan ditandatangani
Benar Semua

Berikut ini adalah objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB, Kecuali :

Hutan Lindung
Hutan Suaka Alam
Gudang Perkerbunan
Taman Nasional

Sanksi administrasi yang dikenakan apabila terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Bea Meterai yang harus dilunasi dalam Surat Ketetapan Pajak kurang bayar adalah sebesar :

2 % per bulan dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar
200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar
50 % dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar
100% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor

Berapakah batasan dokumen yang tidak terutang Bea Meterai :

Menyebutkan penerimaan uang jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,-
Menyebutkan penerimaan uang jumlah uang sampai dengan Rp. 5.000.000,-
Berisi pengakuan bahwa utang dengan jumlah uang lebih dari Rp. 5.000.000,-
Tidak terbatas

Dalam pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apa yang dimaksud dengan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- dalam konteks tersebut.

Tidak boleh lebih rendah dari Rp. 10.000.000,-
Hanya Rp. 10.000.000,-
Minimal Rp. 10.000.000,-
Jawaban a dan c benar.

Tanggal 3 Februari 2021 Amelia meminjam uang kepada Noviola sebesar Rp. 10.000.000,- dan berjanji akan dikembalikan tanggal 10 Februari 2021 tanpa ada surat perjanjian apapun. Namun sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ternyata belum juga dikembalikan. Atas kejadian tersebut tanggal 16 Februari 2021 Noviola mendatangi Amelia dan bersepakat membuat surat perjanjian peminjaman uang yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Atas kejadian tersebut, saat terutang Bea Meterai adalah tanggal :

10 Februari 2021
3 Februari 2021
16 Februari 2021
15 Februari 2021

Dalam penghitungan BPHTB terdapat batasan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) khusus untuk waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami/istri adalah :

Paling rendah Rp. 60.000.000,-
Paling rendah Rp. 24.000.000,-
Paling rendah Rp. 300.000.000,-
Paling rendah Rp. 10.000.000,-

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2020 kedaluwarsa ................, dihitung sejak saat terutang Bea Meterai, berlaku untuk semua Dokumen.

dalam waktu 10 (sepuluh) tahun
setelah jangka waktu 5 (lima) tahun
dalam waktu 5 (lima) tahun
setelah jangka waktu 10 tahun

Pengenaan Bea Meterai atas dokumen dengan istilah "De Heffing van het Recht van Kleinzegel" sudah dikenal di Indonesia sejak tahun...

1921
1885
1817
1986

Siti Nurjanah setuju membeli mobil milik Tn. Angkasa seharga Rp. 80 juta pada tanggal 10 September 2021 dan langsung memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 10 September 2021 dan tanggal 15 September 2021 dibayar lunas. Atas masing-masing pembayaran tersebut dibuatkan kuitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang. Berapa besar Meterai yang terutang?

Rp. 10.000,- dan Rp. 10.000,-
Rp. 0,- dan Rp. 10.000,-
Rp. 6.000,- dan Rp. 6.000,-
Rp. 0,- dan Rp. 6.000,-

Pada tanggal 24 Juni 2019, Bapak Suherman membeli sebidang tanah yang terletak di kabupaten Karawang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp. 70.000.000,- Apabila nilai NPOPTKP ditetapkan untuk Kabupaten Karawang adalah Rp. 60.000.000,- maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Suherman tersebut adalah :

Rp. 250.000,-
Rp. 3.500.000.-
Rp. 350.000,-
Rp. 500.000,-

Dalam penghitungan BPHTB terdapat batasan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) khusus untuk jenis perolehan lainnya adalah :

Paling rendah Rp. 60.000.000,-
Paling rendah Rp. 24.000.000,-
Paling rendah Rp. 300.000.000,-
Paling rendah Rp. 10.000.000,-

Dibawah ini adalah pernyataan yang benar terkait Pihak Yang Terutang Bea Meterai, kecuali :

Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen.
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.
Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh salah satu pihak yang menerima Dokumen.
Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen

Pada tanggal 21 Mei 2019, Bapak Sukandar membeli sebidang tanah yang terletak di kabupaten Karawang dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp. 57.000.000,- Apabila nilai NPOPTKP ditetapkan untuk Kabupaten Karawang adalah Rp. 60.000.000,- maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sukandar tersebut adalah :

Rp. 250.000,-
Rp. 0,-
Rp. 150.000,-
Rp. 3.000.000,-

Sejak kapan BPHTB dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Secara keseluruhan per 01 Januari 2013
Sejak tahun 2009
Ditentukan oleh gubernur
Sejak 1 januari 2011

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang harus diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) paling lama adalah :

24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat
12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat
12 bulan sejak ditetapkan
24 bulan sejak ditetapkan

Manakah di bawah ini yang termasuk pendapatan yang dikenakan Pajak Daerah oleh pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pajak atas Sewa gedung serbaguna di dalam hotel
Pajak Atas Sewa Tanah dan Bangunan
Pajak atas Materai
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3

Perhitungan NJOP bangunan untuk objek PBB Sektor Perkebunan yang tepat adalah:

hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi, merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan.
jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud.
hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan
hasil pembagian antara total nilai bangunan (jumlah nilai bagunan masing-masing) dengan total luas bangunan

Meniru atau memalsukan Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI merupakan...

tindak pidana sesuai Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020
tindak pidana sesuai Pasal 24 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020
tindak pidana sesuai Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020
tindak pidana sesuai Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020

Siapakah yang menjadi subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang dikenakan kewajiban membayar pajak :

Tanah dan Bangunan
Orang Pribadi
Badan yang memperoleh Hak
Pelaku Bisnis

Jika objek pajak bumi dan bangunan lebih dari 1 (satu) dan dalam propinsi yang berbeda maka yang diberikan NJOPTKP adalah

Setiap objek pajak bumi dan bangunan
Hanya satu objek pajak saja dengan nilai terbesar
Dapat memilih
Berdasarkan NIK Wajib Pajak

Kapan yang menentukan saat terutang objek pajak bumi dan bangunan?

Setiap ada tambahan Objek PBB
Keadaan per 1 Januari
Pada saat dijual
Keadaan Per 31 Desember